Mimpi Pertumbuhan 8% Indonesia Terancam karena disiplin fiskal yang masih goyah?
Selama dua dekade, ekonomi Indonesia dikenal sebagai salah satu kisah sukses Asia yang dibangun atas disiplin fiskal ketat. Namun kini reputasi itu diuji. Di balik angka pertumbuhan yang mengesankan, muncul tekanan pada rupiah, anggaran negara, dan independensi bank sentral yang membuat investor mulai gelisah.
Daftar Isi:
- Pertumbuhan Kuat di Permukaan
- Agenda Belanja Besar Presiden Prabowo
- Bayang-Bayang Krisis 1998 dan Batas 3 Persen
- Kualitas Pertumbuhan Dipertanyakan
- Beban Subsidi BBM yang Membengkak
- Rupiah Melemah dan Independensi Bank Indonesia Diuji
- Intervensi Negara di Sektor Komoditas
- Pekerjaan Kelas Menengah yang Menghilang
- Langkah Pemerintah Meredam Risiko
Pertumbuhan Kuat di Permukaan
Pada kuartal pertama 2026, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,61 persen secara tahunan - laju tercepat dalam lebih dari tiga tahun. Konsumsi rumah tangga naik 5,52 persen, investasi tumbuh hampir 6 persen, dan belanja pemerintah melonjak drastis hingga 21,8 persen.
Di atas kertas, capaian ini terlihat solid. Namun di balik angka-angka tersebut, sejumlah sinyal peringatan mulai berkedip. Rupiah sempat tergelincir ke level terlemah mendekati rekor terendah, memaksa Bank Indonesia mengambil langkah tidak biasa berupa kenaikan suku bunga di luar siklus normal. Belanja subsidi pemerintah membengkak, sementara investor asing mulai mempertanyakan apakah rencana belanja ambisius Presiden Prabowo Subianto akan melampaui batas kehati-hatian fiskal yang selama ini menjadi fondasi kepercayaan pasar terhadap Indonesia.
Persoalan ini bukan lagi sekadar cerita tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan tentang kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan negara.
Agenda Belanja Besar Presiden Prabowo
Sejak menjabat akhir 2024, Prabowo secara terbuka menyatakan tidak puas dengan rata-rata pertumbuhan historis Indonesia yang berkisar 5 persen. Targetnya jauh lebih tinggi: 8 persen. Untuk mengejar angka tersebut, pemerintah menggenjot belanja kesejahteraan sosial, anggaran pertahanan, dan proyek pembangunan yang didukung negara secara besar-besaran.
Contoh paling menonjol adalah program makan gratis bergizi andalan Prabowo. Dalam anggaran 2026, alokasi untuk program ini awalnya dinaikkan menjadi 335 triliun rupiah, sebelum akhirnya pelaksanaannya diperlambat dan anggarannya dipangkas dari sekitar 20 miliar dolar AS menjadi sekitar 15 miliar dolar AS.
Secara keseluruhan, pemerintah menyetujui anggaran 2026 senilai 3.842 triliun rupiah dengan target defisit 2,68 persen terhadap PDB. Angka ini secara teknis masih di bawah batas legal defisit 3 persen, namun cukup mendekati ambang tersebut sehingga membuat investor waspada.
Bayang-Bayang Krisis 1998 dan Batas 3 Persen
Untuk memahami mengapa angka 3 persen begitu sakral bagi Indonesia, perlu menengok kembali krisis finansial Asia 1998. Saat itu, rupiah kehilangan sekitar 80 persen nilainya terhadap dolar AS hanya dalam beberapa bulan. Inflasi melonjak hingga sekitar 60 persen, sementara perekonomian terkontraksi lebih dari 13 persen. Keruntuhan ekonomi tersebut memicu kerusuhan sosial besar dan akhirnya menumbangkan kepemimpinan Soeharto.
Pasca krisis, Indonesia yang baru memasuki era demokrasi membangun kerangka fiskal yang sangat ketat, dengan membatasi defisit anggaran secara hukum pada angka 3 persen dari PDB. Aturan tunggal ini kemudian menjadi landasan utama kredibilitas ekonomi modern Indonesia.
Inilah mengapa rencana belanja besar-besaran Prabowo menjadi sorotan. Pertanyaannya bukan apakah memberi makan anak-anak sekolah atau membangun infrastruktur adalah langkah baik, melainkan apakah pemerintah bisa menyuntikkan dana sebesar itu ke ekonomi secara cepat tanpa melampaui batas 3 persen yang menjadi pegangan disiplin fiskal selama ini.
Kualitas Pertumbuhan Dipertanyakan
Persoalan kedua yang membuat investor tidak sepenuhnya tenang adalah meski angka PDB Indonesia kuat, kualitas pertumbuhannya kini diragukan. Ini bukan berarti Indonesia memanipulasi data PDB - ekonomi memang benar-benar bertumbuh. Namun, sumber pertumbuhan itu yang dipertanyakan.
Bank Dunia mencatat bahwa prospek pertumbuhan Indonesia tahun 2026 sebagian besar mencerminkan capaian kuartal pertama yang lebih baik dari ekspektasi, dengan catatan bahwa kekuatan awal ini lebih banyak didorong oleh belanja publik yang dipercepat ketimbang kondisi eksternal yang mendukung.
Hal ini penting karena batas defisit Indonesia dihitung berdasarkan persentase PDB. Jika ekonomi terlihat lebih besar secara matematis di atas kertas, pemerintah otomatis memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan defisit absolut yang lebih besar sembari tetap "secara teknis" berada di bawah batas 3 persen.
Inilah sebabnya kepercayaan terhadap data menjadi krusial. Ketika investor mulai ragu, mereka tidak lagi menerima angka headline begitu saja. Mereka mulai bertanya: apakah pertumbuhan ini didorong oleh permintaan swasta yang organik, atau justru ditopang habis-habisan oleh belanja negara?
Beban Subsidi BBM yang Membengkak
Masalah ketiga datang dari sektor energi. Ketika harga minyak dunia melonjak dan rupiah melemah, biaya menjaga subsidi BBM Indonesia ikut membengkak. Hingga akhir Mei 2026, belanja subsidi untuk BBM, listrik, dan pupuk naik 28 persen secara tahunan menjadi sekitar 203 triliun rupiah. Sementara itu, inflasi tahunan naik ke level 3,08 persen pada Mei.
Untuk mengurangi tekanan anggaran negara, pemerintah mengizinkan Pertamina menaikkan harga sejumlah BBM non-subsidi. Pada awal Juni, harga Pertamax - bahan bakar yang banyak digunakan kelas menengah - melonjak 32,1 persen, sementara harga Pertalite bersubsidi tetap tidak berubah. Namun sinyal ke pasar sudah jelas: pemerintah tidak bisa menanggung semua kenaikan harga selamanya.
Kondisi ini menempatkan pemerintahan Prabowo dalam jebakan politik yang sulit. Jika harga BBM ditahan rendah secara artifisial, anggaran negara semakin tertekan dan mendekati batas 3 persen. Namun jika harga dinaikkan, rakyat biasa yang akan menanggung bebannya.
Tekanan ini sudah meluap ke jalanan. Pada 12 Juni, ratusan mahasiswa berdemonstrasi di Jakarta menuntut penurunan biaya hidup dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali program-program publiknya yang dianggap mahal.
Rupiah Melemah dan Independensi Bank Indonesia Diuji
Isu keempat yang membuat pasar berhati-hati adalah nilai tukar rupiah - namun masalahnya kini bukan sekadar soal kurs, melainkan soal apakah Bank Indonesia masih terlihat independen.
Dalam beberapa bulan terakhir, rupiah mengalami tekanan jual yang konsisten, sempat menyentuh level terlemah mendekati rekor di kisaran 18.190 per dolar AS pada awal Juni. Tekanan ini memaksa Bank Indonesia mengubah arah kebijakan secara mendadak. Sebelumnya, bank sentral telah beberapa kali memangkas suku bunga setelah Prabowo menjabat. Namun saat rupiah terjun bebas, BI harus beralih dari mendukung pertumbuhan domestik menjadi mempertahankan stabilitas eksternal.
Pada Mei, BI menaikkan suku bunga 50 basis poin. Kemudian pada 9 Juni, mereka kembali menaikkan suku bunga di luar siklus normal sebesar 25 basis poin, mendorong suku bunga acuan ke level 5,50 persen. Langkah ini memberi sedikit kelegaan, menguatkan rupiah ke kisaran 17.930 per dolar pada pertengahan Juni - meski tekanan terhadap mata uang tersebut belum benar-benar mereda.
Kekhawatiran institusional ini semakin dalam setelah Bank Indonesia menyepakati skema burden sharing, di mana bank sentral menaikkan bunga yang dibayarkan atas deposito pemerintah sekaligus membeli obligasi negara di pasar sekunder. Pembelian obligasi oleh bank sentral memang merupakan praktik umum, namun di Indonesia langkah ini menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa BI semakin terikat dengan pembiayaan pemerintah, mengingatkan pada pola dukungan langsung terhadap belanja negara di masa lalu.
Kekhawatiran ini bertambah ketika DPR pada Januari 2026 menetapkan Thomas Djiwandono - yang merupakan keponakan Presiden Prabowo - sebagai deputi gubernur Bank Indonesia. Meski ia berjanji menjaga independensi bank sentral, penunjukan ini memunculkan keraguan di kalangan investor mengenai apakah kebijakan moneter mulai terikat dengan agenda pertumbuhan presiden.
Selain itu, sejumlah pengusaha kaya dilaporkan didorong membeli obligasi patriot berimbal hasil rendah yang terkait dengan dana kekayaan negara Danantara. Sementara pendukungnya menyebut ini sebagai pembiayaan pembangunan nasional, kalangan kritis melihatnya sebagai tanda negara terlalu mengandalkan modal swasta untuk mendukung agendanya.
Intervensi Negara di Sektor Komoditas
Isu kelima adalah pendekatan pemerintah yang semakin intervensionis terhadap komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Pertama, pemerintah memperketat aturan yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menyimpan sebagian besar devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri yang dikendalikan negara.
Kedua, pemerintah memperketat pengawasan negara atas ekspor komoditas fisik melalui badan usaha milik negara di bawah Danantara bernama Danantara Subur Indonesia (DSI). Saat ini, dalam masa transisi, DSI berfungsi lebih sebagai badan pengawas dan pelapor, dan telah berjanji kepada kalangan industri bahwa pihaknya akan bertindak sebagai fasilitator, bukan pedagang, serta tidak akan mengganggu kontrak yang sudah berjalan.
Namun setelah masa transisi berakhir, sejumlah komoditas tertentu akan beralih ke skema ekspor yang dikendalikan negara. Para eksportir mulai mengajukan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kontrak, mata uang pembayaran, penetapan harga, dan aliran kas akan diatur, serta apakah penjualan melalui DSI tetap dihitung sebagai ekspor.
Dari sudut pandang pemerintah, kebijakan ini bersifat nasionalis - bertujuan mengurangi penghindaran pajak lintas negara dan menjaga kekayaan Indonesia tetap berada di dalam negeri. Namun dari sudut pandang pasar, langkah ini justru menciptakan ketidakpastian. Ketika Indonesia bergerak menuju kontrol negara yang lebih ketat atas ekspor, pembeli dan investor secara alami menjadi cemas.
Artikel Terkait
Pekerjaan Kelas Menengah yang Menghilang
Di balik seluruh data makroekonomi tersebut, ada persoalan struktural yang lebih dalam: pertumbuhan Indonesia belum mampu menciptakan cukup pekerjaan kelas menengah yang stabil. Berdasarkan data resmi pemerintah, populasi kelas menengah Indonesia justru menyusut dari 21,5 persen pada 2019 menjadi hanya 17,1 persen pada 2024.
Salah satu penyebabnya adalah jenis investasi asing yang masuk ke Indonesia. Negara ini menerima miliaran dolar untuk mendanai operasi pertambangan dan pengolahan nikel. Namun industri semacam ini sangat mekanis - menciptakan nilai ekonomi besar, tetapi tidak menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, sektor padat karya seperti tekstil menghadapi persaingan ketat dari produk impor yang lebih murah.
Kondisi ini menjelaskan mengapa Indonesia bisa konsisten mencatat pertumbuhan PDB sekitar 5 persen, sementara banyak pekerja masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang stabil dan layak. Inilah pula alasan mengapa pemerintahan Prabowo mendorong program-program bantuan sosial berskala besar - karena memahami bahwa banyak warga belum merasakan manfaat dari pertumbuhan headline tersebut. Namun investor khawatir, jika Indonesia terlalu bergantung pada bantuan negara tanpa memperbaiki produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, kebijakan ini hanya mengobati simptom, bukan akar masalahnya.
Langkah Pemerintah Meredam Risiko
Hal pertama yang perlu ditegaskan adalah Indonesia tidak sedang menghadapi krisis ekonomi. Ini tetap perekonomian besar dan tangguh, dan Bank Dunia masih memproyeksikan pertumbuhan sekitar 5 persen pada 2026. Masalah sesungguhnya adalah ruang gerak pemerintah untuk melakukan kesalahan semakin menyempit, dan kepercayaan pasar sedang diuji.
Untuk saat ini, pemerintah tampak menyadari risiko tersebut. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga. Sejumlah harga BBM non-subsidi diizinkan naik. Pejabat juga dilaporkan memperlambat ekspansi program makan gratis, menyesuaikan anggarannya dari sekitar 20 miliar dolar AS menjadi sekitar 15 miliar dolar AS. Para analis menyebut perubahan ini sebagai pergeseran dari sikap pro-pertumbuhan menjadi sikap pro-stabilitas yang sangat diperlukan.
FAQ (Tanya Jawab):
T: Mengapa target pertumbuhan 8 persen Prabowo dianggap berisiko?
J: Target ini mendorong belanja negara yang sangat besar dalam waktu cepat, sehingga berisiko mendekati atau melampaui batas defisit anggaran 3 persen dari PDB yang menjadi pegangan disiplin fiskal Indonesia sejak krisis 1998.
T: Mengapa batas defisit 3 persen begitu penting bagi Indonesia?
J: Aturan ini dibuat pasca krisis 1998 saat rupiah jatuh 80 persen dan inflasi mencapai 60 persen. Batas ini menjadi fondasi kepercayaan investor terhadap disiplin fiskal Indonesia selama puluhan tahun.
T: Apa yang menyebabkan rupiah melemah belakangan ini?
J: Tekanan jual yang konsisten membuat rupiah mendekati level terlemah di kisaran 18.190 per dolar AS pada awal Juni, memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga di luar siklus normal untuk menstabilkan mata uang.
T: Apakah independensi Bank Indonesia dipertanyakan?
J: Ya. Skema burden sharing dengan pemerintah, pembelian obligasi negara, dan penunjukan kerabat presiden sebagai deputi gubernur memunculkan keraguan investor soal independensi kebijakan moneter BI.
T: Mengapa kelas menengah Indonesia justru menyusut meski ekonomi tumbuh?
J: Investasi besar mengalir ke sektor mekanis seperti nikel yang minim lapangan kerja, sementara sektor padat karya seperti tekstil tergerus persaingan impor murah, sehingga pertumbuhan tidak banyak menyerap pekerja kelas menengah.
Lagu Kristen Pilihan:
Mungkin Anda Suka
